Upaya Penyelesaian Pergolakan di Libanon

Upaya Penyelesaian Pergolakan di Libanon

Upaya Penyelesaian Pergolakan di Libanon

Upaya Penyelesaian Pergolakan di Libanon

Untuk mencegah kemungkinan konflik Libanon

menjadi peperangan baru di Timur Tengah, telah dilakukan serentetan usaha perdamaian, tidak hanya dari pemerintah Libanon sendiri, namun juga oleh Suriah, Liga Arab, Vatikan, & Prancis, tetapi semuanya sia-sia saja. Kedua pihak yang bersengketa masih berkeras kepala & belum mau mengadakan kompromi. Golongan muslim menuntut perubahan-perubahan politik secara radikal sebagai syarat untuk menghentikan tembak-menembak. Golongan Kristen sebaliknya menyatakan bersedia berunding namun hanya setelah pemerintah Libanon berhasil mengukuhkan kekuasaan atas seluruh negara, termasuk kamp-kamp gerilyawan Palestina. Untuk mengatasi kemacetan itu, pada tanggal 8 Nopember 1975, Perdana Menteri Karami mengusulkan suatu kompromi yakni pemerintah akan melibatkan angkatan bersenjata untuk mengukuhkan kekuasaan negara sesuai dengan tuntutan golongan Kristen & sekaligus mengadakan perubahan-perubahan politik sesuai dengan tuntutan golongan muslim. Dalam rangka itu diusulkan suatu perimbangan kekuasaan baru & penghapusan sistem pengangkatan pegawai negeri atas dasar ratio konvensional.

Golongan Muslim & golongan Kristen

masing-masing akan menduduki separuh kursi dalam Parlemen & kekuasaan Presiden akan dikurangi dalam arti bahwa tidak bisa membubarkan Parlemen & mengangkat atau memberhentikan menteri-menteri, termasuk Perdana Menteri. Perdana Menteri akan ditunjuk mayoritas dalam Parlemen. Awalnya usulan kompromi itu ditolak oleh kedua golongan. Golongan Kristen karena memuat perubahan yang terlalu besar & golongan Muslim karena perubahannya kurang mendalam. Usul hanya memuat suatu pertimbangan baru & tidak menghapus dasar konvensional negara yang dilihat sebagai faktor yang paling besar dalam kesulitan-kesulitan yang dialami Libanon.

Amin Gemayel yang sejak tanggal 21 September 1982

menggantikan Basir sebagai presiden Libanon juga berusaha membentuk Pemerintah Kesatuan Nasional. Pemerintah itu merupakan koalisi Maronit, Sunni, Syiah & Druze. Pihak Sunni diwakili Rasyid Karami, pihak Syiah Nabih Berri & pihak Druze Walid Jumblat. Tetapi pemerintah ini juga terbukti tidak mampu menyelesaikan konflik di Libanon. Di satu pihak meskipun mewakili empat kelompok terbesar pemerintahan, namun tidak berdaya mengendalikan kelompok-kelompok lain yang lebih kecil. Di lain pihak, pemerintah koalisi itu dibangun di atas landasan yang rapuh karena pembentukannya disponsori oleh Suriah, bukan inisiatif 4 kelompok itu. (https://bandarlampungkota.go.id/blog/pancasila-sebagai-dasar-negara/)
Usaha serupa, juga dilakukan lagi untuk memecahkan masalah konflik di Libanon yang terjadi pada Oktober 1985. Pada saat itu juga atas inisiatif Suriah, Elie Hobeika, komandan pasukan kekuatan Libanon yang mengatasnamakan golongan Maronit mengadakan persetujuan perdamaian dengan Nabih Berri & Walid Jumblat. Persetujuan yang ditandatangani di Damaskus itu, ditentang keras oleh Presiden Amin Gemayel & golongan Sunni. Usaha perdamaian juga kembali mengalami kegagalan.
Sejumlah pengamat berpendapat bahwa konflik di Libanon akan bisa diselesaikan secara damai setelah masalah Palestina diselesaikan & sebagai akibat campur tangan asing di Libanon berkurang. Banyak tokoh Kristen hanya bersedia berunding dengan golongan Muslim untuk meninjau kembali pembagian kekuasaan setelah gerilyawan Palestina meninggalkan Libanon atau menghormati kedaulatannya. Sebaliknya PLO baru akan meninggalkan Libanon setelah terbuka kemungkinan untuk kembali ke Palestina & mendirikan negara. Sebelum hal itu tercapai, gerilyawan Palestina akan tinggal di Libanon & menggunakannya sebagai pangkalan bagi perjuangan melawan Israel. Dalam hal ini mereka mendapat dukungan golongan Muslim Libanon & negara-negara Arab lainnya pendapat itu mungkin benar, paling tidak untuk sebagian. Kenyataannya mereka telah menjadi katalisator konflik di Libanon & terlibat di dalamnya, tidak hanya sebagai salah satu pokok sengketa, namun juga sebagai pihak yang bersengketa.
Bagaimanapun juga sengketa antar golongan di Libanon hanya bisa diselesaikan dengan pembaharuan-pembaharuan politik & pembagian pendapatan & kemakmuran nasional secara merata. Libanon lama akan berakhir & diganti Libanon baru yang lebih adil. Apakah hal itu akan dicapai melalui pembaharuan atau revolusi yang sebagian besar tergantung pada kebijaksanaan pemimpin-pemimpin politik Libanon. Tekad kaum miskin untuk mengatasi kesengsaraan mereka telah melancarkan suatu pergolakan yang menghancurkan segala sesuatu yang menghambatnya untuk membangun hari depan yang lebih baik. Di samping itu sengketa akan berlangsung terus & mengobarkan pertempuran-pertempuran yang selalu berbahaya karena bisa meningkat menjadi suatu peperangan baru.
Suatu pelajaran yang bisa ditarik dari konflik Libanon adalah bahwa ketidaksamaan yang  mencolok antara golongan kaya & miskin sesama warga negara selalu mengandung benih-benih perpecahan & ketegangan yang bisa menjadi suatu ledakan yang banyak meminta korban & menimbulkan kerusakan & kerugian yang besar. Persamaan & keadilan sosial adalah salah satu aspirasi manusia yang  dalam & kuat. Untuk mencegah terjadinya ledakan itu, maka perlu diusahakan agar ketidaksamaan tidak meningkat tetapi berkurang. Dengan maksud itu harus diberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk ikut serta dalam kehidupan nasional & mendapatkan bagian pendapatan yang wajar.
Kesimpulan lain adalah bahwa dasar konvensional untuk kehidupan dewasa ini sudah tidak relevan & mengandung bahaya. Dari sejarah kita tahu bahwa perang agama adalah salah satu yang paling sengit karena masing-masing pihak mengira berjuang untuk Tuhan & untuk menyelamatkan nilai-nilai yang paling tinggi. Umat Kristen di Libanon melihat perjuangan umat Muslim sebagai ancaman baik hak-hak & kebebasan agama mereka & oleh karena itu berjuang mati-matian untuk mempertahankan status quo. Sehubungan dengan hal tersebut bisa disambut dengan gembira bahwa banyak orang Libanon baik Kristen maupun Muslim mulai menyadari bahwa dasar konvensional negara mereka harus dihapus & dikehidupan politik mereka dipisahkan dari agama serta diatur dengan hukumnya sendiri, khususnya karena masyarakat Libanon bersifat pluralistis biarpun mereka juga menyadari bahwa hal itu tidak bisa dilaksanakan dalam satu atau dua hari tanpa perjuangan.