Menkominfo usulkan pasal khusus kedaulatan data pada RUU PDP

Menkominfo usulkan pasal khusus kedaulatan data pada RUU PDP

Menkominfo usulkan pasal khusus kedaulatan data pada RUU PDP

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengusulkan klausul kedaulatan data pada Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

“Pak Menteri melihat, secara sepintas dari beberapa laporan kami, bahwa belum ada pasal atau ketentuan khusus mengenai kedaulatan data. Jadi, pak Menteri ingin meng-insert kedaulatan data, pengaturan klausul kedaulatan di RUU PDP ini,” ujar PLT Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Ferdinandus Setu dalam Kumpul Media di Bogor, Senin (25/11).

Hal tersebut, menurut Ferdinandus, diusulkan Menkominfo saat

memimpin rapat soal RUU PDP bersama Kementerian dan Lembaga terkait di kantor Kominfo, Jakarta, Kamis (21/11).

Dalam rapat tersebut, Ferdinandus mengatakan, telah disepakati apa yang menjadi catatan Kementerian Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung soal perlunya pertimbangan agar RUU PDP mengatur alat bukti yang sah, termasuk alat bukti elektronik.

Baca juga: Menkominfo: Percepatan RUU PDP upaya dukung kedaulatan data

Baca juga: RUU Penyiaran dan PDP jadi RUU Prioritas Prolegnas

“Hal-hal yang sudah dimintakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung itu sudah langsung diputuskan pada rapat kemarin itu, kan itu soalnya redaksional, jadi sudah oke,” kata dia.

Sebelumnya, terdapat tujuh poin yang menjadi catatan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung, sehingga RUU PDP dikembalikan kepada Kominfo.

Poin tersebut yakni Pasal 7 mengenai hak untuk memperbarui atau memperbaiki data pribadi dan Pasal 20 tentang perjanjian yang di dalamnya terdapat permintaan data pribadi.

Lalu, Pasal 1 angka 7, mengenai definisi korporasi dan Pasal 10 tentang hak

untuk mengajukan keberatan.

Pasal 17 Ayat 2 huruf a, tentang prinsip perlindungan data pribadi dan Pasal 22 ayat 2, mengenai pengecualian pemasangan alat pengolah data visual.

Terakhir, Pasal 44, mengenai pengecualian kewajiban pengendalian data pribadi.

Saat ini, Ferdinandus mengatakan tim akan memasukkan pengaturan

soal kedaulatan data. “Jadi, misalnya data server dan data pribadi harus ditempatkan di dalam negeri,” ujar dia.

 

Baca Juga :