Menkes Diminta Sosialisasi Lebih Detail Soal Urun Biaya dalam Program BPJS

Menkes Diminta Sosialisasi Lebih Detail Soal Urun Biaya dalam Program BPJS

Menkes Diminta Sosialisasi Lebih Detail Soal Urun Biaya dalam Program BPJS

Menkes Diminta Sosialisasi Lebih Detail Soal Urun Biaya dalam Program BPJS

DPR meminta pemerintah terutama menteri kesehatan untuk menjelaskan secara detail

dan komprehensif terkait dengan Pelaksanaan Permenkes No 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan

Okky Asokawati Anggota Komisi IX DPR RI Periode 2014-2018 menjelaskan penerbitan Permenkes No 51 Tahun 2018 oleh Menteri Kesehatan telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

“Saya menyarankan pemerintah untuk lebih intensif mensosialisasikan peraturan tersebut secara detail dan komprehensif agar dipahami dan dimengerti oleh publik dengan baik. Penjelasan yang setengah-setengah akan menimbulkan distorsi informasi,” tandas Okky dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (24/1/2019). .

Sejak muncul Permenkes No 51 Tahun 2018 ini, Kementerian Kesehatan

belum secara paripurna menyampaikan informasi ke publik.

Politisi partai Nasdem ini menambahkan Keberadaan Permenkes No 51 Tahun 2018 merupakan amanat dari Perpres No 82 Tahun 2018 khususnya di Pasal 80 ayat (1 – 4) terkait dengan jenis pelayanan tertentu yang menimbulkan penyalahgunaan pelayanan dikenai “Urun Biaya”.

Jika “urun iuran” ini merupakan pilihan terakhir untuk menyelamatkan keuangan BPJS, maka pelaksanaan pelayanan Jaminan Kesehatan kepada peserta harus lebih ditingkatkan.

Perlu digarisbawahi atas Permenkes No 51 Tahun 2018 ini tidak diberlakukan kepada Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

Artinya, warga miskin tidak dikenakan “Urun Iuran”, warga miskin akan ditanggung 100% oleh pemerintah

.

Meski Permenkes No 51 Tahun 2018 ini telah diundangkan, namun penerapan di lapangan belum bisa dilakukan menunggu penetapan Menteri Kesehatan terkait jenis pelayanan kesehatan apa saja yang menimbulkan penyalahgunaan pelayanan program Jaminan Kesehatan.

 

Baca Juga :