Latar Belakang Timbulnya Pergolakan di Libanon

Latar Belakang Timbulnya Pergolakan di Libanon

Latar Belakang Timbulnya Pergolakan di Libanon

Latar Belakang Timbulnya Pergolakan di Libanon

Sebelum terbentuknya Libanon Raya pada tahun 1920

yakni ketika masih berbentuk sanjaq, yang disebut Libanon sebenarnya hanya mencakup daerah pegunungan yang didominasi orang-orang Maronit & Druze. Tetapi ketika membentuk Libanon raya, Prancis memasukkan juga daerah-daerah lain yang didominasi oleh golongan-golongan di laur Maronit & Druze. Misalnya lembah Biqa yang didominasi oleh orang-orang Syiah & Katholik Yunani, daerah-daerah pantai yang didominasi orang-orang Sunni & Ortodoks Yunani, daeah selatan yang dihuni orang-orang Syiah, serta daerah utara di mana orang-orang Sunni merupakan mayoritas. Akibatnya, di Libanon tidak ada kelompok mayoritas dalam arti yang sebenarnya. Maronit sebagai kelompok terbesar hanya mencakup 30% dari jumlah penduduk Libanon secara keseluruhan.

Prancis pada saat itu memang tidak mempunyai pilihan lain

Libanon yang hanya terdiri atas daerah pegunungan kurang berarti dari segi ekonomis. Daerah-daerah di luar pegunungan, khususnya daerah pantai cukup potensial untuk menghasilkan sumber devisa yang lebih besar. Tetapi dengan menggabungkan daerah pegunungan & daerah pantai, Prancis telah menanamkan benih-benih perpecahan di Libanon, karena impian golongan Maronit yang menghendaki sebuah negara Libanon di mana tampil sebagai kelompok mayoritas sudah tidak ada lagi, namun Prancis memaksakan tampilnya golongan Maronit sebagai kekuatan sosial politik yang paling dominan yakni melalui Pakta Nasional 1943.

Pakta Nasional (Al-Mitsq Al-Wathani) 1943

antara lain mengatur bahwa presiden harus berasal dari golongan Maronit, perdana Menteri dari golongan Sunni, & ketua parlemen dari golongan Syiah. Parlemen yang berjumlah 99 orang terdiri atas 30 Maronit, 20 Sunni, 19 Syiah, 11 Ortodoks Yunani, 6 Druze, 6 Katholik Yunani, 5 Armenia & 2 untuk kristen lainnya. Fakta ini merupakan sebuah perjanjian tidak tertulis atau konvensi yang disponsori oleh Prancis & disetujui juga oleh pemimpin golongan Maroni, Bisyara Al-Khuri & pemimpin golongan Sunni, Riyad Al-Sulth.

Pakta Nasional 1943

dibuat berdasarkan sensus yang diadakan pada tahun 1932. Sensus 1932 yang juga diselenggarakan oleh Prancis menghasilkan komposisi komunitas keagamaan Libanon sebagai berikut; Golongan Maronit berjumlah 261.043 orang (30% dari jumlah penduduk Libanon), golongan Sunni 182.842 orang (21%), Syiah 158.425 (18%), Ortodoks Yunani 90.275 (10%), Druze 56.812 (6,5%), Katholik Yunani 52.602 (6%), Armenia 34.296 (4%), Kristen lainnya 14.065 (2%), & Yahudi 10.469 (1%). Jadi Pakta Nasional 1943 sebenarnya merupakan suatu pengabsahan dari pembagian masyarakat Libanon berdasarkan latar belakang keagamaan.
Dalam perkembangan selanjutnya golongan Muslim menuntut agar pembagian kekuasaan yang berlaku selama ini ditinjau kembali. Berkat laju pertumbuhan yang lebih tinggi, golongan Muslim merasa telah menjadi lebih banyak jumlahnya dari pada kaum Kristen sehingga menuntut bagian kekuasaan yang lebih besar. Akan tetapi golongan Kristen dengan berbagai dalih menolak tuntutan itu & berusaha sekuat tenaga mempertahankan status Quo yang menjamin kedudukan dominan dalam pemerintahan. Selama ini golongan Kristen juga menolak setiap usaha untuk mengadakan suatu sensus karena khawatir hasilnya akan membenarkan klaim golongan Muslim bahwa golongan Muslim telah menjadi mayoritas & oleh karena itu juga berhak atas kedudukan yang lebih kuat. golongan Muslim kemudian bertekad untuk menggunakan kekerasan guna mendukung klaim mereka.
Ketimpangan sosial menjadi benih-benih lain dari konflik Libanon. Prancis yang memegang mandat atas Libanon sejak Perang Dunia ke-1 sampai 1943, lebih memperhatikan golongan Maronit dari pada golongan-golongan lainnya. Hal ini disebabkan oleh hubungan antara orang-orang Maronit & orang-orang Prancis sudah terjalin sejak awal abad ke-12, yakni ketika golongan Maronit mendukung pasukan Salib dari Prancis. Perhatian khusus Prancis kepada golongan Maronit, khususnya di bidang pendidikan, mengakibatkan munculnya golongan Maronit sebagai komunitas paling terpelajar di Libanon. Sebagai konsekuensinya, mereka pun memegang peranan penting di sektor sosial ekonomi. Dengan begitu, golongan Maronit tidak hanya menjadi kekuatan politik paling dominan, namun juga menjadi kekuatan sosial ekonomi yang menentukan di Libanon.
Setelah merdeka pada tahun 1943, Libanon mengalami kemajuan di bidang sosial ekonomi. Sebab letaknya di tepi Laut Tengah, Libanon menjadi transit arus laju lintas perdagangan dari Asia, Afrika & Eropa. Dua pertiga GNP Libanon berasal dari sektor jasa, terutama perbankan. Sebelum pecah perang saudara, Libanon merupakan pusat perbankan & perdagangan paling penting di Timur Tengah & salah satu yang terpenting di dunia. Sektor-sektor lain yang memberikan sumbangan penting pada ekonomi Libanon adalah industri, pertanian, &  pariwisata.
Dalam kenyataannya, kemajuan ekonomi justru menghasilkan ketimpangan sosial. Hanya segelintir masyarakat Libanon benar-benar menikmati keuntungan dari kemajuan ekonomi negaranya. Pada tahun 1960, menurut laporan resmi pemerintah, hanya 4 % penduduk Libanon tergolong sangat kaya, 14 % penduduk termasuk kategori kaya, 32% memperoleh pendapatan sedang, & 50% penduduk lainnya hidup dalam kemiskinan. Sebanyak 32% dari penerimaan negara hanya dinikmati 18% dari penerimaan negara. Laporan resmi pemerintah pada tahun 1969 menyebutkan bahwa 50% tenaga kerja mencari nafkahnya di sektor pertanian (11% dari GNP), & 20% bekerja di sektor jasa (67% dari GNP), & 20% bekerja di sektor industri (22% dari GNP). Ketimpangan sosial itu semakin potensial sebagai salah satu penyebab utama konflik di Libanon karena golongan kaya pada umumnya terdiri atas orang-orang Kristen, khusunya Maronit, sementara orang-orang Islam, khususnya golongan Syiah & Druze pada umumnya hidup dalam kemiskinan.
Faktor terakhir yang menjadi akar konflik di Libanon adalah kehadiran orang-orang Palestina. Hal ini tidak terlepas dari diproklamasikannya negara Israel pada tahun 1948 yang didirikan di atas wilayah Libanon Selatan. Sejak saat itu, orang-orang Palestina yang tidak mau hidup  di bawah pemerintahan Israel mulai memasuki wilayah Libanon. Perang Arab-Israel yang terjadi pada tahun 1956, 1967, & 1973 mengakibatkan semakin banyaknya orang Palestina yang mengungsi ke Libanon. Pada tahun 1940 jumlah pengungsi Palestina di Libanon sekitar 127.800 orang, tahun 1967 sekitar 160.723, tahun 1972 sekitar 182.941 & pada 1980-an diperkirakan ada sekitar 300.000 orang Palestina di Libanon. Pada tahun 1975 jumlah penduduk Libanon diperkirakan sekitar 3.140.000 orang. Ini berarti jumlah orang Palestina yang ada di Libanon mendekati 10% dari jumlah penduduk Libanon. Di Libanon orang-orang Palestina berada di bawah lindungan komisi pertolongan PBB atau UNRWA.
Dua masalah yang timbul di Libanon akibat kehadiran orang-orang Palestina beragam Islam Sunni, sehingga kehadiran mereka kurang disenangi oleh golongan Kristen, terutama Maronit karena kehadiran mereka bisa mengganggu perimbangan kaum kekuatan antara Kristen & Islam di Libanon. Sebaliknya golongan Islam, khususnya Sunni menerima baik kehadiran orang-orang Palestina berdasarkan solidaritas keagamaan. Kedua, sejak perang Arab-Israel 1967 & peristiwa September Hitam di Yordania tahun 1970, orang-orang Palestina menjadi satu kekuatan politik yang cukup tangguh di Libanon. Sejak saat itu yang hadir di Libanon bukan hanya orang-orang Palestina dari kalangan sipil, namun juga para gerilyawan yang bersenjata. Mereka tidak jarang melancarkan serangan ke wilayah Israel. Begitu juga sebaliknya, Israel sebagai balasan juga sering melancarkan serangan ke wilayah yang dihuni orang-orang Palestina di Libanon Selatan sehingga menimbulkan masalah keamanan dalam negeri Libanon.
Baca Artikel Lainnya: