KPPU diharapkan menjamin hal-hal berikut di masyarakat

KPPU diharapkan menjamin hal-hal berikut di masyarakat

KPPU diharapkan menjamin hal-hal berikut di masyarakat

KPPU diharapkan menjamin hal-hal berikut di masyarakat

Keberadaan KPPU diharapkan menjamin hal-hal berikut di masyarakat
– Konsumen tidak lagi menjadi korban posisi produsen sebagai price taker
– Keragaman produk dan harga dapat memudahkan konsumen menentukan pilihan
– Efisiensi alokasi sumber daya alam
– Konsumen tidak lagi diperdaya dengan harga tinggi tetapi kualitas seadanya, yang lazim
ditemui pada pasar monopoli
– Kebutuhan konsumen dapat dipenuhi karena produsen telah meningkatkan kualitas dan layanannya
– Menjadikan harga barang dan jasa ideal, secara kualitas maupun biaya produksi
– Membuka pasar sehingga kesempatan bagi pelaku usaha menjadi lebih banyak
– Menciptakan inovasi dalam perusahaan
Sanksi dalam Antimonopoli dan Persaingan Usaha
Pasal 49 Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
a. pencabutan izin usaha; atau
b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang- undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnva kerugian pada pihak lain. Aturan ketentuan pidana di dalam UU Anti Monopoli menjadi aneh lantaran tidak menyebutkan secara tegas siapa yang berwenang melakukan penyelidikan atau penyidikan dalam konteks pidana.
Kesimpulan
Pengertian Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut UU no.5 Tahun 1999 tentang Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
Perjanjian yang dilarang dalam Anti monopoli dan persaingan usaha UU No.5/1999 tersebut adalah perjanjian dalam bentuk di antaranya sebagai berikut :
– Oligopoli
– Penetapan harga
– Pembagian wilayah
– Pemboikotan
– Kartel
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Sumber : https://nisachoi.blog.uns.ac.id/seva-mobil-bekas/