Dewan Pendidikan dan DPRD Kritisi Tambahan Pagu SMA dan SMK Negeri

Dewan Pendidikan dan DPRD Kritisi Tambahan Pagu SMA dan SMK Negeri

Dewan Pendidikan dan DPRD Kritisi Tambahan Pagu SMA dan SMK Negeri

Dewan Pendidikan dan DPRD Kritisi Tambahan Pagu SMA dan SMK Negeri

Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim telah mengizinkan SMA dan SMK negeri menambah pagu siswa baru.

Keputusan itu mengundang protes Dewan Pendidikan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik. Sekolah swasta dinilai terancam.

Keputusan menambah pagu itu dilakukan 12 SMA negeri. Salah satunya SMAN 1 Gresik. Pada 2016–2017, pagunya 352 anak. Pada 2017–2018, jumlahnya bertambah menjadi 396 siswa baru. Ada tambahan hingga 44 anak. Rombongan belajar (rombel) yang sebelumnya berisi 32 siswa kini menjadi 36 siswa.

Ternyata, bukan hanya SMA negeri yang menambah pagu. SMK negeri pun berlomba-lomba menambah kursi untuk siswa baru. Tambahan paling banyak terjadi di SMKN 1 Cerme. Dari pagu tahun lalu 544 kursi kini menjadi 612 kursi. Ada penambahan 68 kursi. Lalu, SMKN 1 Driyorejo dan SMKN 1 Sidayu masing-masing menambah 40 kursi. SMKN 1 Duduksampeyan menambah 32 kursi (selengkapnya lihat grafis).

Kepala SMKN 1 Cerme Yoyok Tri Haryoko menyatakan, kebijakan penambahan pagu tersebut

bukan kewenangannya. Itu aturan Dinas Pendidikan (Dispendik) Provinsi Jatim yang tertuang dalam petunjuk teknis (juknis) penerimaan peserta didik baru (PPDB) Dispendik Jatim. ’’Itu dari provinsi. Bukan saya yang minta (tambah pagu, Red),” ujar Yoyok.

SMKN 1 Cerme menampung siswa paling banyak karena memiliki jurusan paling banyak. Yaitu, 8 jurusan keahlian. SMKN 1 Driyorejo memiliki 5 jurusan, SMKN 1 Sidayu 4 jurusan, dan SMKN 1 Duduksampeyan 3 jurusan.

Kepala SMKN 1 Duduksampeyan Syamsul Anam menambahkan, peningkatan pagu merupakan konsekuensi kebijakan gubernur yang menambah kapasitas jumlah siswa. Dari 32 menjadi 36 siswa per rombongan belajar atau setiap kelas. ”Jadi, saya pastikan tidak ada penambahan rombel. Hanya kapasitas per kelas yang bertambah,” papar Syamsul.

Kasi Pembelajaran SMA/SMK Cabang Dispendik Gresik Rita Riana menyatakan, penambahan jumlah

pagu merupakan hal yang wajar. Selain berdasar aturan, penambahan pagu disesuaikan dengan sarana-prasarana sekolah. ”Sarana sekolah sudah cukup memadai,” jelasnya. Dia optimistis penambahan tersebut tidak akan memengaruhi sekolah swasta di wilayah setempat. (mar/c6/roz)

Jangan Rugikan Siswa dan Swasta

Di pihak lain, Ketua Komisi IV DPRD Gresik Sujono mengingatkan Dispendik Jatim agar teliti dalam mengizinkan penambahan pagu siswa SMA-SMK. Jangan sampai kebijakan itu justru merugikan peserta didik. Misalnya, memaksa tambah meski sarana-prasarana sekolah kurang.

Selain itu, nasib sekolah swasta harus dipertimbangkan. ”Jangan sampai asal nambah pagu. Harus ada kajian detail,” tegas Sujono.

Sekretaris Dewan Pendidikan Nur Faqih memastikan penambahan pagu sekolah negeri otomatis memengaruhi sekolah swasta. Sebab, berkembang atau tidaknya lembaga swasta sangat bergantung pada murid baru yang diterima. ”Kalau sekolah swasta kekurangan murid, dampaknya sangat panjang. Salah satunya, guru terancam tidak bisa mengajar,” paparnya. Apalagi, kata dia, saat ini sekolah negeri membatasi penerimaan guru honorer

 

Sumber :

https://insightmaker.com/user/116805