Bentuk – Bentuk BUMN, BUMS, dan Koperasi

Bentuk – Bentuk BUMN, BUMS, dan Koperasi

1. Bentuk BUMN
BUMN sebagai salah satu sumber penerimaan keuangan negara yang nilainya cukup besar mempunyai dua bentuk, yaitu perusahaan umum dan perusahaan perorangan. Berikut akan dijelaskan tentang kedua bentuk BUMN tersebut.

A. Perusahaan Umum (Perum)

Perum menurut Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Ciri – ciri Perusahaan Umum (Perum)
1) Melayani kepentingan masyarakat umum.
2) Dipimpin oleh seorang direksi / direktur.
3) Mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di perusahaan swasta.
4) Dikelola dengan modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara.
5) Memupuk keuntungan untuk mengisi kas negara.

Contohnya : Perum pegadaian, Perum Jasa Tirta, Perum DAMRI, Perum ANTARA, Perum Peruri, Perum Perumnas, Perum Balai Pustaka.

B. Perusahaan Perseroan (Persero)
Persero adalah salah satu badan usaha yang dikelola oleh negara atau daerah. Berbeda dengan Perum tujuan didirikannya Persero yang pertama adalah mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum.

Saham kepemilikan Persero sebagian besar atau setara 51% harus dikuasai oleh pemerintah. Persero diharapkan dapat memperoleh laba yang besar, maka otomatis persero ditiuntut untuk dapat memberikan produk barang maupun jasa yang terbaik agar output yang dihasilkan tetap laku dan terus – menerus mencetak keuntungan. Ciri – ciri Persero adalah sebagai berikut.
1). Pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden.
2) Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh menteri dengan memperhatikan perundang – undangan.
3) Statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang – undang.
4) Modalnya berbentuk saham.
5) Sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.
6) Organisasi persero adalah RUPS, direksi, dan komisaris.
7) Menteri yang ditunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang saham milik pemerintah.
8) Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah maka menteri berlaku sebagai RUPS, jika hanya sebagian maka sebagai pemegang saham perseroan terbatas.
9) Dipimpin oleh direksi.
10) Laporan tahunan diserahkan ke RUPS untuk disahkan.
11) Tidak mendapat fasilitas Negara.
12) Tujuan utama memperoleh keuntungan.
13) Hubungan – hubungan usaha diatur dalam hukum perdata.

Contoh persero yaitu : PT KAI, PT Jasamarga, Bank BNI, Asuransi Jiwasraya, PT PLN, dan lain sebagainya.

Recent Posts